Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
  
  
  
  • Home
  • Profil
    • Visi Misi
    • Struktur Organisasi
    • Tupoksi
    • Produk Hukum
    • Profil Kepala Dinas
  • Jenis Layanan
    • E-KTP
    • Kartu Keluarga
    • Akta Kelahiran
    • Akta Perkawinan
    • Akta Perceraian
    • Akta Hilang/Rusak
    • SKTT
    • Kartu Identitas Anak
    • Pindah Datang
    • Akta Kematian
  • Kegiatan
    • Kegiatan Utama
    • Kegiatan Wilayah
  • Informasi
    • Publikasi
    • F A Q
    • e-Book
    • Jadwal Mobile Service
    • Video Penyuluhan
    • Simpatik Dukcapil
    • Data Hasil Registrasi Penduduk
    • Info Lainnya
    • Survey Kepuasan Masyarakat
    • Data Profil Kependudukan
    • e-Book Profil Perkembangan Kependudukan
    • e-Book Informasi Hasil Pelayanan Kependudukan
    • e-Book Statistik Vital Kependudukan
    • e-Book LAMPID
  • Suara Warga
  • Statistik
    • Kepadatan Penduduk
    • Penduduk Menurut Jenis Kelamin
    • Penduduk Menurut Usia
    • Pertumbuhan Penduduk
    • Wajib KTP
    • Jumlah RT dan RW
  • Download
    • Form Kelahiran
    • Form Perkawinan
    • Form Perceraian
    • Form Kematian
    • Form Pengangkatan Anak
    • Form Pengakuan & Pengesahan Anak
    • Form Perubahan Identitas
    • Download Lainnya
  • PPID
    • Informasi Berkala
    • Informasi Setiap Saat
    • Peraturan
    • Informasi Lainnya
  • Layanan Online Dukcapil
    • Layanan Online Dukcapil

Produk Hukum

  • Home
  • Profil
  • Produk Hukum
  • Keputusan Kepala Dinas

      1. Keputusan Kadis Nomor 180 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Adminduk
  • Surat Edaran Kepala Dinas

      1. SE Kadis Dukcapil No 22 Tahun 2020 (Penggunaan HVS)
  • Undang-Undang

      1. UU no. 1 tahun 74 : Tentang Perkawinan
      2. UU no.12 Tahun 2006 : Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
      3. UU no. 23 Tahun 2006 : Tentang Administrasi Kependudukan
      4. UU no. 24 Tahun 2013 : Tentang Administrasi Kependudukan
      5. UU no. 24 Tahun 2013 : Tentang Administrasi Kependudukan (Lampiran)
      6. UU no. 5 Tahun 2014 : Tentang Aparatur Sipil Negara
      7. UU no.30 Tahun 2014 : Tentang Administrasi Pemerintahan
      8. UU no.30 Tahun 2014 : Tentang Administrasi Pemerintahan (Penjelasan)
      9. UU no.2 Tahun 2015 : Tentang Perubahan UU no23 Tahun 2014
      10. UU no.2 Tahun 2015 : Tentang Perubahan UU no23 Tahun 2014 (lampiran)
      11. UU no.9 Tahun 2015 : Tentang Perubahan Kedua UU no23 Tahun 2014
  • Peraturan Pemerintah

      1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk
      2. PP no.9 Tahun 1975 : Tentang Pelaksanaan UU no.1 Tahun 1974
      3. PP no.37 Tahun 2007 : Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
      4. PP no.54 Tahun 2007 : Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
      5. PP no.102 Tahin 2012 : Tentang Administrasi Kependudukan
  • Peraturan Presiden

      1. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
      2. Perpres no.25 Tahun 2008 : Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
      3. Perpres no.26 Tahun 2009 : Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional
      4. Perpres no.35 Tahun 2010 : Tentang Perubahan Peraturan Perpres no.26 Tahun 2009
      5. Perpres no.67 Tahun 2011 : Tentang Perubahan Kedua Perpres no.26 Tahun 2009
      6. Perpress no.126 Tahun 2012 : Tentang Perubahan Ketiga Perpres no.26 Tahun 2009
      7. Perpres no.112 Tahun 2013 : Tentang Perubahan Keempat Perpres no.29 Tahun 2009
      8. Perpres no.125 Tahun 2016 : Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
      9. Perpres no.16 Tahun 2018 : Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  • Keputusan Presiden

      1. Keppres no.10 Tahun 2010 : Tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan NIK
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri

      1. Permendagri no.6 Tahun 2007 : Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
      2. Permendagri no.11 Tahun 2010 : Pedoman Pendataan & Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Adminduk
      3. Permendagri no.12 Tahun 2010 : Pencatatan Perkawinan/Pelaporan Akta yang di Terbitkan Negara Lain
      4. Permendagri no.18 Tahun 2010 : Pedoman Pengangkatan/Pemberhentian dan Tupoksi Pejabat dan Petugas Registra
      5. Permendagri no.19 Tahun 2010 : Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk
      6. Permendagri no.65 Tahun 2010 : Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk
      7. Permendagri no.65 Tahun 2010 : Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk (Lampiran)
      8. Permendagri no.9 Tahun 2011 : Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK
      9. Permendagri no.10 tahun 2011 : Pedoman Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
      10. Permendagri no.25 Tahun 2011 : Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan
      11. Permendagri no.19 Tahun 2012 : Dokumentasi Pendaftaran Penduduk
      12. Permendagri no.19 Tahun 2012 : Dokumentasi Pendaftaran Penduduk (Lampiran)
      13. Permendagri no.40 Tahun 2012 : Penyusunan Proyeksi Penduduk
      14. Permendagri no.40 Tahun 2012 : Penyusunan Proyeksi Penduduk (Lampiran)
      15. Permendagri no.68 Tahun 2012 : Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
      16. Permendagri no.68 Tahun 2012 : Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (lampiran)
      17. Permendagri no.69 Tahun 2014 : Perubahan Permendagri no.9 Tahun 2011
      18. Permendagri no.14 Tahun 2015 : Pendataan Penduduk Non Permanen
      19. Permendagri no.14 Tahun 2015 : Pendataan Penduduk Non Permanen (Lampiran)
      20. Permendagri no.57 Tahun 2015 : Blanko Register Akta Pengesahan Anak
      21. Permendagri no.61 Tahun 2015 : Hak Akses Pemanfaatan NIK KTP Elektronik
      22. Permendagri no.74 Tahun 2015 : Perubahan Element Data Kependudukan dalam KTP EL
      23. Permendagri no.76 Tahun 2015 : Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Adminduk
      24. Permendagri no.2 Tahun 2016 : Kartu Identitas Anak
      25. Permendagri no.8 Tahun 2016 : Perubahan Kedua Permendagri no.9 Tahun 2011
      26. Permendagri no.9 Tahun 2016 : Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
      27. Permendagri no.63 Tahun 2016 : Dokumen Kependudukan Petugas Khusus
      28. Permendagri no.12 Tahun 2017 : Pembentukan dan Kelasifikasi Cabang DInas
      29. Permendagri no.118 Tahun 2017 : Blangko KK, Register & Kutipan Akta Pencatatan Sipil
      30. Permendagri no.119 Tahun 2017 : Tupoksi_Pejabat_Pencatatan_Sipil_dan_Petugas_Registrasi
      31. Permendagri no.120 Tahun 2017 : UPT_Dinas_Dukcapil_Kabupaten_Kota
      32. Permendagri no.137 Tahun 2017 : Kode_Data_WilAdmin
      33. Permendagri no.137 Tahun 2017 : Kode_Data_WilAdmin (Lampiran)
      34. Permendagri no.19 Tahun 2018 : Peningkatan_Pelayanan_Adminduk1
  • Keputusan Menteri Dalam Negeri

      1. Kepmendagri no.100 - 1077 : Juknis_Penilaian_Kinerja_Dinas_Dukcapil
      2. Dokumentasi_Pengembangan_Aplikasi_SIAK
  • Surat Menteri Dalam Negeri

      1. Pelaksanaan Program KIA
      2. Persiapan Pemutakhiran Data Kependudukan
      3. Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
      4. Permintaan Data Inventaris SPP
      5. Dukungan Pilkada Serentak 2017
      6. Penegasan Kembali Standarisasi Pelayanan Adminduk (ISO 9001:2008)
      7. Tentang Kedudukan_Kelembagaan_dan_Pejabat_Dukcapil_Bidang_Adminduk_di_Daerah
      8. Pelaksanaan Program Penerapan KIA
      9. Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Penyusunan RPJM dan RKP
      10. Pendistribusian Blanko Surat Pemberitahuan NIK INKOPOL
      11. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk
      12. Pengembalian_Blangko_KTP-el_yang_Gagal_Cetak_atau_Rusak
      13. Pengembangan_SDM_SIAK_Pusat_dan_Daerah_2
      14. Prcepatan Penyelesaian Rekam Cetak KTP-el
      15. Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan
      16. Petunjuk Penandatanganan KK
      17. Putusan_MK_Tentang_Pencantuman_Penghayat_Kepercayaan_dalam_Kolom_KTP-el_dan_KK
      18. Saldo Awal Simak BMN
      19. SE 38 th 2016 Percepatan Pely Perekaman KTPel
      20. SE Mendagri No.472.11 tgl 31 Agust 2015 ttg Cakupan Akta Kel anak
      21. SE Mendagri ttg putusan MK no18 PPU-IX 20130001
      22. SE Pengananan Sistem
      23. SE Suket Pengganti KTP-el
      24. SE_Kab_Kota_-_Pengadaan_Perangkat_KTP-el
      25. SE_Kab_Kota_-_Pengadaan_Perangkat_KTP-el (2)
      26. SE_Laporan_Kepemilikan_Akta_(Lahir,_Mati,_Kawin)
      27. SE_MDN_tentang_KTP-el_Untuk_Gubernur,_Bupati,_Walikota
      28. SE_MDN_tentang_KTP-el_Untuk_Gubernur,_Bupati,_Walikota (2)
      29. SE_MDN_tentang_KTP-el_Untuk_Menteri_Kabinet_Kerja
      30. Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan E-KTP 2011
      31. SE_Mendagri_Disp_Penyerahan e-KTP Massal
      32. SE_Mendagri_Perekaman E-KTP Reguler
      33. Pembatasan Surat Keterangan
      34. SE_Pengad.Perangkat_KTP-el-1
      35. SE_Perpanjangan Pemassalan E-KTP_Sekda
      36. SE_Petugas_Khusus
      37. SE_Provinsi_-_Pengadaan_Perangkat_KTP-el
      38. SE_Perpanjanga Waktu EKTP s.d.30 Apr 2012
      39. SE_Rentan_Adminduk
      40. SE_Tentang_Dukungan_Pilkada_Serentak_Tahun_2018
      41. SE-KTP-el-Seumur-Hidup
      42. Sertifikasi_Sistem_Manajemen_Mutu_ISO_(47010886)1
      43. SrtPenerbitanNIK_131210_Kemendagri
      44. Surat Keterangan 2018
      45. Surat Kemendagri Penerapan KTP berbasis NIK Nas_240809
      46. SE_Kadis_dukcapil_seluruh_indonesia
      47. Surat_Edaran_Mendagri AKTA KEL ANAK
      48. Surat_Edaran_Mendagri_Pedoman_Pembentukan_Cabang_Dinas_dan_UPTD
      49. Surat_Edaran_Mendagri_Tentang_Perubahan_Kebijakan_dalam_Penyel._Adminduk1
      50. Surat_Edaran_Nomor_470-134-SJ_Tentang_Pengangkatan_dan_Pemberhentian_Pejabat_Adminduk_Daerah
      51. Surat_Edaran_Nomor_893.3-1338-Dukcapil_tentang_PPNS_Bidang_Administrasi_Kependudukan
      52. Surat_Edaran_Percepatan_Penerbitan_KTP-el_dan_Akta_Kelahiran
      53. Surat_Edaran_Tentang_Penerbitan_NIK_Sebagai_Tindak_Lanjut_Penetapan_DPS_Pilkada_2018
      54. Surat_Edaran_Tentang_Peningkatan_Pencatatan_Kematian
      55. Surat_Edaran_Tentang_Percepatan_Penerbitan_KTP_Elektronik
      56. Surat_Edaran_Tentang_Surat_Keterangan_Pengganti_KTP-el
      57. SURAT_PENEGASAN_SDM_SIAK
      58. Tindak Lanjut Penetapan DPS-2
      59. Upgrade_Aplikasi_Perekaman_dan_Pencetakan_KTP-el_Penduduk_WNI_dan_OA
  • Instruksi Menteri Dalam Negeri

      1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang GISA
  • Rumusan Hasil Rakornas

      1. Rumusan Rakernas Jakarta nov 2017
      2. Rumusan Rakornas Dukcapil 2018
      3. RUMUSAN SOSIALISASI 15122017
      4. Rumusan_Rakernas 2016
      5. Rumusan_Rakornas_Dukcapil_Tahun_2017_Jakarta
      6. Rumusan Rakernas Gorontalo 2017
  • Peraturan Daerah

      1. Perda no.2 Tahun 2011 : Tentang Adminduk
      2. Perda no. 1 Tahun 2006 : Tentang Retribusi
      3. Perda no.2 Tahun 2011 : Tentang Pendaftaran Penduduk
      4. Perda no.4 Tahun 2004 : Tentang Pendaftaran Penduduk
      5. Perda no.1 Tahun 2015 : -PERUBAHAN-PERDA-3-TAHUN-2012-TTG-RETRIBUSI-DAERAH.
  • Peraturan Gubernur

      1. PERGUB 85 Tahun 2019-SOTK Dinas Dukcapil
      2. Pergub no.70 Tahun 2008 : Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
      3. Pergub no.218 Tahun 2010 : Tindak Pidana Perdagangan Orang
      4. Pergub no.22 Tahun 2011 : Dispensasi Akta Kelahiran


Lihat yang berikut ini..


  • Visi Misi
  • Struktur Organisasi
  • Tupoksi
  • Produk Hukum
  • Profil Kepala Dinas

Kontak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta

Jl. Letjend. S Parman No. 7, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta
Telp. (021) 566 2400, email. ( dukcapil.dki@jakarta.go.id )




Jam Pelayanan

  • Hari Senin - Kamis 08:00 - 16:00
  • Hari Jumat 08:00 - 16:00
  • Hari Sabtu Libur
  • Hari Minggu Libur
  • Mobile Service Sesuai Jadwal

Pengunjung Situs

  • Hari ini 1100 pengunjung
  • Satu Minggu ini 13846 pengunjung
  • Bulan ini 24707 pengunjung
  • Bulan Kemaren pengunjung
  • Tahun ini 163030 pengunjung
  • Tahun Kemaren 459635 pengunjung

Twitter Line

Tweets by @dukcapiljakarta

Copyright © 2018 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil DKI Jakarta design by dineshconsultant