Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta

Jl. S Parman No. 7, Telp. (021) 566 2400, @dukcapiljakarta

Get Adobe Flash player

Profil Organisasi

 

EDISON S

Drs. Edison Sianturi, M.Si.

Kepala Dinas

 

Rabu, 18 Juli 2018

Suara Warga Terbaru

  • No posts to display.

Who's Online

We have 37 guests online

ktpel

SE Mendagri KTPel Seumur Hidup

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup

 

SE Mendagri 470/295/SJ

 


PRESS RELEASE

Kebijakan Pemprov.DKI Jakarta Terkait Pendatang Baru Pasca Idul Firi 1435 H/2014 M

Bahwa fenomena arus mudik dan balik pasca lebaran penduduk Provinsi DKI Jakarta setiap tahun selalu berimplikasi pada bertambahnya masalah kependudukan, karena arus balik selalu saja dibarengi dengan terjadinya peningkatan pendatang baru dari daerah ke Provinsi DKI Jakarta. Tidak sedikit pemudik saat balik ke Jakarta mengajak serta sanak saudara atau temannya di kampung halaman untuk mengadu nasib di Jakarta
Ketimpangan pembangunan antar daerah, kelangkaan lapangan kerja, kelangkaan fasilitas pelayanan sosial (Pendidikan, Kesehatan dll) di daerah, masih menjadi faktor pendorong penduduk untuk hijrah ke Jakarta.
Sementara kesempatan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih baik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan kondisi lingkungan yg menyenangkan di Jakarta, serta ajakan teman/family/orang lain dan informasi audio maupun visual (Media cetak dan elektronik) menjadi penarik bagi pendatang untuk menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama untuk bermigrasi, terutama pada saat momen arus balik Idul Fitri.
Pada prinsipnya pendatang baru tidak menjadi masalah jika mereka memiliki kemampuan (pendidikan/keterampilan yang memadai, ada jaminan tempat tinggal dan kepastian bekerja/berusaha). Jika tidak, maka akan menambah permasalahan kependudukan di DKI Jakarta, seperti pengangguran, hunian illegal, kriminalitas dan masalah sosial dan kerusakan lingkungan lainnya.
Pasal 28 UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 2002 tentang HAM memang menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan bekerja yang adil dan memadai, sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membatasi atau melarang orang untuk datang atau pindah ke Jakarta, karena akan melanggar HAM.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia, jumlah pendatang baru pasca arus mudik-balik Idul Fitri Tahun 2014  ke DKI Jakarta diprediksikan berjumlah 68.537 jiwa atau terjadi peningkatan 25,17 persen (13.780 jiwa) dibadingkan dengan tahun 2012 (54.757 jiwa). selanjutnya dari 68.537 jiwa pendatang baru tersebut diperkirakan 60 persennya akan akan menetap di Jakarta, sedangkan 40 persennya akan memilih berdomisili di daerah di sekitar DKI Jakarta.
Untuk mengendalikan urbanisasi pasca lebaran tahun ini Pemprov.DKI Jakarta tidak melakukan operasi yustisi kependudukan karena dianggap kurang efektif. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik dengan media cetak maupun elektronik, melakukan bina kependudukan berupa himbauan kepada pendatang baru untuk segera melaporkan kedatangannya ke RT/RW dan Lurah setempat yang diikuti dengan pelayanan administrasi kependudukan. Jika memang ingin menetap di Jakarta sebagai penduduk tetap, maka harus melengkapi surat keterangan pindah dari daerah asal, jaminan tempat tinggal dan jaminan bekerja untuk mendapatkan KK dan KTP DKI Jakarta. Sedangkan jika hanya sementara, maka akan mendapatkan surat keterangan domisili sementara (SKDS) sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 24, kepada para pendatang baru diberikan waktu paling lambat 14 hari untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kebijakan di bidang administrasi kependudukan ini diikuti dengan kebijakan operasi ketertiban umum seperti PKL liar, PMKS, dan hunian illegal, sehingga pendatang baru yang ternyata bertempat tinggal atau berusaha di daerah yang bukan peruntukannya akan segera ditertibkan.
Selanjutnya mengingat masalah urbanisasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov.DKI Jakarta saja, maka Pemprov.DKI Jakarta mendesak kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah asal urban melalui kerja sama antar daerah baik MPU maupun Bakopur di bawah koordinasi Pemerintah Pusat untuk meningkatkan program kerja sama yang lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga penurunan jumlah urban/migrasi keluar menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah asal.

Jakarta, 6 Agustus 2014
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor Induk Kependudukan Nasional (NIK Nasional), nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

NIK Nasional berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Disdukcapil) kepada setiap penduduk setelah melakukan pencatatan biodata.

Dari 3 (tiga) tahapan yang dilakukan pemerintah dalam rangka Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, yaitu pemutakhiran data, penerbitan NIK (tunggal) dan penerapan KTP elektronik, saat ini memasuki tahap penerbitan NIK (tunggal) dimana Surat Pemberitahuan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah didistribusikan ke Kelurahan, untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk melalui Ketua RW dan RT setempat.

Adapun manfaat NIK Nasional antara lain dapat mencegah terjadinya dua identitas kependudukan secara ganda.

Format NIK Nasional terdiri dari 16 Angka (Digitt), contoh :

3175011412710007

Dari contoh NIK Nasional di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

31 = Kode Prov. DKI Jakarta atau kode provinsi di mana NIK diterbitkan

75 = Kode Kota Adminitrasi Jakarta Timur atau Kode kabupaten / kota di

mana NIK diterbitkan. Angka lebih dari 70 menandakan “Kota”

01 = Kode Kecamatan Matraman atau Kode kecamatan di mana NIK

diterbitkan

14 = Tanggal lahir laki-laki. Jika perempuan, tanggalnya ditambah 40.

Misalnya tanggal 14 akan menjadi 54.

12 = Bulan kelahiran

71 = Tahun Kelahiran

0007 = No. urut 0001-9999. Berurut sesuai dgn 12 angka sebelumnya

KTP Elektronik ( e-KTP )

Proyek KTP elektronik (e-KTP) akan dimulai pada Februari 2011, dengan menjangkau 197 kabupaten/kota dengan total masyarakat sebanyak 97 juta jiwa. Sementara pada 2012, akan menjangkau 300 kabupaten/kota dengan jumlah 105 juta jiwa. Sehingga totalnya mencapai 172 juta KTP dalam 2 tahun.

e-KTP nantinya menggunakan sistem sidk jari atau fingerprint sehingga dapat mengantisipasi penyelewengan kependudukan, mencegah pemilih ganda dalam pemilu juga bermanfaat untuk berbagai kepentingan seperti mencegah tenaga kerja ilegal, pembelian tanah dengan bermacam KTP, termasuk kejahatan-kejahatan lain.

Sementara untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan berjalan pada Desember 2011 dan e-KTP pada Desember 2012. e-KTP berlaku secara nasional dan gratis. Warga tidak dikenakan biaya untuk pembuatan e-KTP.

e-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.

Autentikasi dua arah dilakukan antara kartu elektronik dan perangkat pembacanya agar kartu dan pembaca dapat dipastikan sah. Sementara enkripsi digunakan untuk melindungi data yang tersimpan di dalam kartu elektronik dan tanda tangan digital untuk menjaga integritas data. Di samping itu, e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan. Hal ini dijabarkan dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 bahwa di dalam rekaman elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk.

Tanda tangan terdigitalisasi penduduk juga disimpan di dalam rekaman elektronik berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu.

Penyimpanan dua buah sidik jari telunjuk di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

KTP elektronik sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 tahun. KTP selalu dibawa dan digunakan oleh penduduk dalam kondisi dan cuaca yang beragam serta berbagai aktifitas seperti pertanian, perdagangan, perjalanan dan perkantoran dengan frekuensi penggunaan yang tinggi. Keadaan ini memerlukan ketahanan fisik kartu dan komponennya dalam penggunaan yang sering dan jangka waktu yang lama.

Kartu kredit biasanya dibuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) karena diharapkan dapat digunakan selama tiga tahun. Tetapi masa berlaku KTP selama lima tahun memerlukan bahan yang lebih kuat yaitu polyester terephthalate (PET) yang memiliki ketahanan hingga sepuluh tahun.

Chip dapat dipasang pada kartu dengan interface kontak atau nirkontak. Kartu elektronik dengan interface kontak telah banyak diluncurkan untuk keperluan kartu telpon, kartu kredit dan kartu kesehatan (APSCA 2007). Kartu nirkontak mulai banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi umum karena kemudahan dan kenyamanan penggunaan dengan cukup menempelkan kartu ke perangkat pembaca tanpa memasukkan kartu ke dalam slot perangkat pembaca.

Kartu nirkontak tidak bergesekan langsung dengan perangkat pembaca yang dapat menyebabkan terkikisnya lapisan pelindung chip. Kartu nirkontak juga memiliki daya tahan tinggi karena terlindungi dari kontak langsung lingkungan seperti udara, air dan cairan lainnya. Ia juga terlindung dari karat karena kelembaban udara dan air khusunya di daerah tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kartu e-KTP menggunakan interface nirkontak.

Fungsi dan kegunaan e-KTP

1. Sebagai identitas jati diri

2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk    pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;

3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;

4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *).

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

 

 


PRESS RELEASE

Kebijakan Pemprov.DKI Jakarta Terkait Pendatang Baru Pasca Idul Firi 1435 H/2014 M

Bahwa fenomena arus mudik dan balik pasca lebaran penduduk Provinsi DKI Jakarta setiap tahun selalu berimplikasi pada bertambahnya masalah kependudukan, karena arus balik selalu saja dibarengi dengan terjadinya peningkatan pendatang baru dari daerah ke Provinsi DKI Jakarta. Tidak sedikit pemudik saat balik ke Jakarta mengajak serta sanak saudara atau temannya di kampung halaman untuk mengadu nasib di Jakarta
Ketimpangan pembangunan antar daerah, kelangkaan lapangan kerja, kelangkaan fasilitas pelayanan sosial (Pendidikan, Kesehatan dll) di daerah, masih menjadi faktor pendorong penduduk untuk hijrah ke Jakarta.
Sementara kesempatan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih baik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan kondisi lingkungan yg menyenangkan di Jakarta, serta ajakan teman/family/orang lain dan informasi audio maupun visual (Media cetak dan elektronik) menjadi penarik bagi pendatang untuk menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama untuk bermigrasi, terutama pada saat momen arus balik Idul Fitri.
Pada prinsipnya pendatang baru tidak menjadi masalah jika mereka memiliki kemampuan (pendidikan/keterampilan yang memadai, ada jaminan tempat tinggal dan kepastian bekerja/berusaha). Jika tidak, maka akan menambah permasalahan kependudukan di DKI Jakarta, seperti pengangguran, hunian illegal, kriminalitas dan masalah sosial dan kerusakan lingkungan lainnya.
Pasal 28 UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 2002 tentang HAM memang menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan bekerja yang adil dan memadai, sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membatasi atau melarang orang untuk datang atau pindah ke Jakarta, karena akan melanggar HAM.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia, jumlah pendatang baru pasca arus mudik-balik Idul Fitri Tahun 2014  ke DKI Jakarta diprediksikan berjumlah 68.537 jiwa atau terjadi peningkatan 25,17 persen (13.780 jiwa) dibadingkan dengan tahun 2012 (54.757 jiwa). selanjutnya dari 68.537 jiwa pendatang baru tersebut diperkirakan 60 persennya akan akan menetap di Jakarta, sedangkan 40 persennya akan memilih berdomisili di daerah di sekitar DKI Jakarta.
Untuk mengendalikan urbanisasi pasca lebaran tahun ini Pemprov.DKI Jakarta tidak melakukan operasi yustisi kependudukan karena dianggap kurang efektif. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik dengan media cetak maupun elektronik, melakukan bina kependudukan berupa himbauan kepada pendatang baru untuk segera melaporkan kedatangannya ke RT/RW dan Lurah setempat yang diikuti dengan pelayanan administrasi kependudukan. Jika memang ingin menetap di Jakarta sebagai penduduk tetap, maka harus melengkapi surat keterangan pindah dari daerah asal, jaminan tempat tinggal dan jaminan bekerja untuk mendapatkan KK dan KTP DKI Jakarta. Sedangkan jika hanya sementara, maka akan mendapatkan surat keterangan domisili sementara (SKDS) sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 24, kepada para pendatang baru diberikan waktu paling lambat 14 hari untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kebijakan di bidang administrasi kependudukan ini diikuti dengan kebijakan operasi ketertiban umum seperti PKL liar, PMKS, dan hunian illegal, sehingga pendatang baru yang ternyata bertempat tinggal atau berusaha di daerah yang bukan peruntukannya akan segera ditertibkan.
Selanjutnya mengingat masalah urbanisasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov.DKI Jakarta saja, maka Pemprov.DKI Jakarta mendesak kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah asal urban melalui kerja sama antar daerah baik MPU maupun Bakopur di bawah koordinasi Pemerintah Pusat untuk meningkatkan program kerja sama yang lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga penurunan jumlah urban/migrasi keluar menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah asal.

Jakarta, 6 Agustus 2014
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

2013